Program Keluarga Harapan

DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang digunakan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan

  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
  • Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
  • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
  • PMK No. 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK No. 254/PMK.05/2015 Tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga
  • Permensos 1 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
  • Peraturan Presiden No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai
  • SK Dirjen Linjamsos Nomor 12/LJS.SET.OHH/09/2016 tentang Pedoman Umum PKH
  • Perjanjian Kerjasama dengan Bank Himbara (BNI, BRI, BTN dan Mandiri )
  • SK Dirjen Linjamsos Nomor 04/3/OT.02.01/1/2020 tentang Juknis Penyaluran Bansos Non Tunai PKH

PENGERTIAN

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indone­sia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI.

Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan  pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional.

Misi besar PKH untuk menurunkan kemiskinan semakin mengemuka mengingat jumlah penduduk miskin Indonesia sampai pada Maret tahun 2016 masih sebesar 10,86% dari total penduduk atau 28,01 juta jiwa (BPS, 2016). Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan menjadi 7-8% pada tahun 2019, sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2015-2019. PKH diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, menurunkan kesenjangan (gini ratio) seraya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Mekanisme Calon PKM PKH

Mekanisme Calon PKM PKH

Mekanisme Calon PKM PKH

Mekanisme Calon PKM PKH

Mekanisme Pelaksanaan PKH

Mekanisme Pelaksanaan PKH

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?