Penerbitan Surat Pengantar Pengumpulan Uang dan Barang

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.
3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 01 / HUK / 1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk Korban Bencana.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56 / HUK / 1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.

1. Pengumpulan Uang dan Barang adalah setiap usaha mendapatkan Uang dan Barang, untuk pembangunan dalam bidang Kesejahteraan Sosial, Mental/Agama/Kerohanian, Kejasmanian, Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Usaha Pengumpulan Sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

1. Terhimpunnya Uang dan Barang dari masyarakat untuk penanganan usaha Kesejahteraan Sosial
2. Tersalurnya hasil Pengumpulan Uang dan Barang sumbangan kepada masyarakat yang membutuhkan
3. Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dari hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
4. Terciptanya tertib administrasi dari hasil penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang
5. Terselenggaranya Pengumpulan Sumbangan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

1. Mengadakan pertunjukan
2. Mengadakan Bazaar
3. Penjualan barang secara lelang
4. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
5. Penjualan perangko amal
6. Pengedaran daftar ( List) Derma
7. Penjualan kupon-kupon atau stiker sumbangan
8. Penempatan Kotak-kota sumbangan ditempat umum
9. Penjualan barang atau bahan dan jasa dengan harga yang melebihi harga sebenarnya
10. Pengiriman Blangko Poswesel atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
11. Permintaan langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan

1. Mengadakan pertunjukan
2. Mengadakan Bazaar
3. Penjualan barang secara lelang
4. Penjualan kartu undangan menghadiri suatu pertunjukan
5. Penjualan perangko amal
6. Pengedaran daftar ( List) Derma
7. Penjualan kupon-kupon atau stiker sumbangan
8. Penempatan Kotak-kota sumbangan ditempat umum
9. Penjualan barang atau bahan dan jasa dengan harga yang melebihi harga sebenarnya
10. Pengiriman Blangko Poswesel atau surat sumbangan untuk meminta sumbangan
11. Permintaan langsung kepada yang bersangkutan secara tertulis atau lisan

Permohonan Penyelenggaraan PUB diajukan secara tertulis antara lain :

1. Nama dan alamat organisasi pemohon
2. Akte pendirian dan susunan pengurus
3. Terakhir kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
4. Maksud dan tujuan Pengumpulan Uang atau Barang
5. Jangka waktu dan Wilayah penyelenggaraan
6. Mekanisme penyelenggaraan dan penyalurannya
7. Rincian pembiayaan

Permohonan ditujukan kepada :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang seluruh Indonesia)
2. Gubernur Provinsi (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang se provinsi)
3. Bupati / Walikota Cq. Kepala Dinas Sosial (untuk cakupan wilayah pengumpulan uang barang se kabupaten/kota)